Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan

Facebook Div Humas Mabes Polri

Facebook dan Twitter telah menjadi kebutuhan sebagian besar masyarakat di seluruh dunia. Polri juga memanfaatkan media jejaring sosial ini untuk lebih mendekatkan diri pada masyarakat.

Markas Besar Polri merilis Facebook dan Twitter resmi, Jumat (30/4). Menurut Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Edward Aritonang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menjadi momentum bagi kepolisian untuk merilis sejumlah media komunikasi dan informasi resmi kepolisian.

Portal dan situs jejaring kepolisian diharapkan dapat menjadi media komunikasi antara polisi dan masyarakat. Selain itu bisa sebagai media resmi informasi dari polisi. Sebelumnya Polda Metro Jaya meluncurkan Twitter untuk memberikan layanan informasi lalu lintas secara interaktif selama 24 jam.

Anda ingin bergabung dengan Facebook Div Humas Mabes Polri ? silahkan klik disini.
Read More

PENJELASAN PEMBERLAKUAN PERKAP NO. POL. : 7 TAHUN 2006

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR




SURAT EDARAN
Nomor : SE/ 01 /IV/2010
tentang
PENJELASAN PEMBERLAKUAN PERATURAN KAPOLRI NO. POL. : 7 TAHUN 2006
TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAN PERATURAN KAPOLRI NO. POL. : 8 TAHUN 2006 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI KODE ETIK
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


1. Rujukan:

a. Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. Peraturan Kapolri No. Pol. : 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c. pernyataan dari pihak-pihak tertentu mengenai tidak berlakunya Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri No. Pol. : 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan alasan belum diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri No. Pol. : 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia tetap berlaku, walaupun belum didaftarkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Peraturan Kapolri dimaksud merupakan amanat dari Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan mengikat sesuai Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

b. ketentuan dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengharuskan peraturan perundang-undangan untuk diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia, belum ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya, sehingga pada tanggal 25 Januari 2007 dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

c. walaupun Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tidak didelegasikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, namun penerbitan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 merupakan kewenangan Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 selaku penyelenggara pemerintahan. Disamping itu penerbitan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 mengacu pada Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang diperbolehkan menyusun peraturan perundang-undangan di luar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

d. dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak secara tegas menyebutkan mengenai pengundangan peraturan menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen (termasuk Peraturan Kapolri). Hal itu baru diatur secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

e. berdasarkan ketentuan pada angka 2 huruf a, b, c dan d di atas, maka penempatan Peraturan Kapolri dalam Berita Negara dilaksanakan mulai tanggal 25 Januari 2007, sehingga Peraturan Kapolri yang diterbitkan sebelum tahun 2007 tetap berlaku walaupun belum diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, karena Peraturan Presiden dimaksud tidak berlaku surut;

f. pada ketentuan Penutup Peraturan Kapolri dirumuskan bahwa Peraturan Kapolri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, jadi bukan pada tanggal diundangkan, sehingga Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri No. Pol. : 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 1 Juli 2006;

3. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka untuk penyelesaian perkara anggota Polri dalam hal melanggar kode etik tetap mempedomani Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri No. Pol. : 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Demikian untuk menjadi maklum.






Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : April 2010

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KADIVBINKUM



Drs. BADRODIN HAITI
INSPEKTUR JENDERAL POLISI
Read More

SBY Minta Media Akurat Beritakan Bentrok Koja - news.okezone.com

Read More

Menko Polhukam, Mendagri, dan Kapolri Tinjau Lokasi Kerusuhan

Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mendagri Gamawan Fauzi, dan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri mengunjungi lokasi kerusuhan di Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Rombongan akan mengunjungi sejumlah titik, salah satunya RSUD Koja. Sementara itu Wakadiv Humas Mabes Polri Brigjen Pol Zainuri Lubis juga memastikan kalau petugas keamanan sejak sore sudah dipersiapkan.

Pengamanan petugas Brimob dan Samapta dari Polda Metro Jaya sudah disiapkan di lokasi. "Sejak sore tadi ada rencana mau ke sana," tutup Zainuri melalui telepon.
Read More

Tanjung Priok Berdarah

Korban berjatuhan di kawasan Koja Jakarta Utara setelah masyarakat bentrok dengan aparat Satuan Polisi Pamong Praja, Pemda DKI yang berusaha membongkar sejumlah bangunan di sekitar makam Mbak Priok.

Komisaris Besar Polisi Boy Rafli Amar, Humas Polda Metro Jaya mengatakan bentrokan terjadi akibat kesalahpahaman antara masyarakat sekitar lokasi makam bersejarah itu dengan aparat Satpol PP.
"Warga mengira Satpol PP berencana memindahkan makam mbah Priok yang bersejarah, padahal Satpol PP hanya membersihkan rumah-rumah di sekitar makam," ujar Kombes Pol. Boy Rafli Amar.
Kombes Boy Rafli Amar mengatakan belum menerima laporan resmi jumlah korban tewas atau luka dalam bentrokan tersebut, namun ketua Forum Betawi Rempug yang ikut turun membantu warga mengatakan tiga orang tewas dan sejumlah lain luka-luka.
"Menurut laporan rekan-rekan FBR di lapangan tiga orang tewas, dua dari pihak warga dan satu dari Sat PP," ujar ketua FBR, Lufti Hakim, yang mengaku mengerahkan lima ribu anggotanya untuk melawan upaya penertiban Pemda DKI itu. .
Sementara sejumlah media di Indonesia melaporkan lebih dari 20 orang luka-luka dalam bentrokan ini.
Kombes Pol Boy Rafli Amar mengatakan Polda Metro Jaya kini telah mengerahkan seribu personil untuk mencegah bentrokan ini meluas dan berkepanjangan

Rencana pembongkaran bangunan di sekitar makam dilakukan setelah pemilik menolak melakukan perintah pemerintah daerah Jakarta Utara untuk membongkarnya sendiri dan sejak itu warga berjaga-jaga untuk mengantisipasi operasi pembongkaran oleh Satpol PP.

Makam itu menurut pemerintah DKI Jakarta dibangun di atas lahan milik PT Pelindo namun klaim ini dibantah oleh pewaris makam Al Imam Al Arif Billah Sayyidina Al Habib Hasan bin Muhammad Al Haddad Al Husaini Ass Syafi'i Sunni RA atau mbak Priok.

Pewaris makam ulama yang dianggap berjasa menyebarkan Islam ini dikutip media mengatakan bahwa upaya penggusuran makam telah terjadi sejak tahun 1997 karena lokasi itu akan dijadikan terminal peti kemas, padahal makam keramat ini selalu menjadi tempat ziarah banyak pihak.
"Sekarang Pemda DKI berencana membatasi kegiatan mengunjungi makam. Jadi hanya boleh setahun sekali dan jumlahnya pun terbatas," ujar Lutfi Hakim, ketua FBR, kelompok yang ikut membantu warga mempertahankan wilayahnya.
Pernyataan itu dibantah oleh pihak Pemda DKI. Sebelumnya Walikota Jakarta Utara Bambang Sugiyono dikutip situs pemda DKI mengatakan bahwa "makam Mbah Priok tidak kami bongkar. Namun sebaliknya yang akan ditertibkan adalah bangunan di sekitar areal makam seperti gapura dan pendopo yang ada di areal lokasi makam."

Sumber : BBC
Read More

Poldasu tangkap tersangka teroris

Kepolisian Daerah Sumatra Utara hari Minggu (11/4) menahan enam orang yang diduga terlibat dalam gerakan terorisme di Indonesia.

Keenam pria tersebut ditangkap di wilayah kepolisian Medan Kota oleh patroli jalan raya ketika mobil mereka yang sangat kotor berhenti di posisi yang membuat petugas curiga.

Namun, kata jurubicara Poldasu, Kombes Baharuddin Dja'far kepada BBC Indonesia, tidak ditemukan barang bukti yang bisa dikaitkan dengan kegiatan terorisme.

Baharuddin mengatakan pihaknya belum bisa menyebutkan identitas lengkap para tersangka yang ditahan.
"Masih dalam proses pengembangan, bekerja sama antara Mabes Polri dan Polda Sumatra Utara beserta jajarannya " katanya.

Kapolda Sumatra Utara, Irjen Oegroseno, sebelumnya mengatakan kepada para wartawan bahwa keenam pria tersebut adalah buronan teroris Mabes Polri.
Tentang ini, Baharuddin membenarkan bahwa mereka itu ada dalan DPO (daftar pencarian orang-red) Mabes Polri.
"Namun akan sangat tergantung pada pengembangan yang dilakukan oleh Mabes Polri dan Polda Sumatra Utara," tambahnya.
Ketika ditanya dari kelompok mana para tersangka itu berasal, Kombes Baharuddin juga belum bisa memastikannya. Dia hanya mengatakan mereka adalah pelarian dari daerah Nanggroe Aceh Darussalam.
"Tentu untuk menelusuri lebih jauh lagi, harus menunggu hasil pemeriksaan tim Polda Sumatra Utara dan tim Mabes Polri," ujar Baharuddin.
Sewaktu ditanyakan apakah ada ciri-ciri pada keenam orang yang ditahan itu yang membuat polisi bisa menjatuhkan sangkaan teroris kepada mereka, Kombes Baharuddin mengatakan bahwa seorang di antara mereka memilki luka tembakan di lengan kiri yang tampak tidak pernah diobati.

Luka tembakan ini diperkirakan dialami orang tersebut ketika terjadi baku tembak antara polisi dan para tersangka teroris di wilayah Aceh pada awal Maret.
"Diidentifikasikan sementara ini pada saat itu terkena tembakan di Nangroe Aceh Darussalam," kata jurubicara Polda Sumut.

Baharuddin menjelaskan lebih lanjut bahwa dari keterangan yang diperoleh, mereka sebagian besar datang dari luar wilayah Aceh.

Ada satu orang yang berasal dari kawasan selatan Sumatra sedangkan selebihnya dari Jawa.
"Lebih banyak dari Jawa dan ada salah satu yang berasal dari Lampung."
Operasi polisi terhadap para tersangka teroris di Aceh belum lama ini
Kombes Baharuddin mengatakan mereka ditangkap karena kepekaan petugas patroli terhadap gerak-gerik para tersangka bersama mobil mereka.
"Ada yang janggal atau aneh pada saat patroli melihat mobil mereka di jalan. Mereka berhenti di tempat yang tidak semestinya," katanya.
Itulah yang membuat perhatian petugas tertarik untuk melakukan pemeriksaan.

Laporan-laporan media menyebutkan keenam tersangka teroris itu ditahan di Jalan Sisingamangaraja, Medan.

Jalan ini adalah jalan utama di Medan sekaligus jalan lintas Sumatra yang menghubungkan Banda Aceh dan Bandarlampung.

Sumber : BBC 
Read More

Mabes Polri Mutasi 4 Kapolda

Mabes Polri sesuai TR Kapolri No. Pol. : TR/261/IV/2010 tanggal 2 April 2010 telah melakukan pergeseran 152 Pati dan Pamen. Diantaranya adalah mutasi 4 Kapolda yaitu :

1. Kapolda Lampung Brigjen Edmond Ilyas digeser menjadi Pati Mabes Polri dan digantikan oleh Brigjen Sulistyo Ishak yang sebelumnya menjabat sebagai Waka Div Humas Mabes Polri.
2. Kapolda Aceh Irjen Adityawarman yang memasuki masa pensiun digantikan oleh Brigjen Fajar Prihantoro yang sebelumnya menjabat Kapolda Maluku Utara.
3. Kapolda Gorontalo Brigjen Sumaryono yang memasuki masa pensiun digantikan oleh Brigjen Irawan Dahlan yang sebelumnya menjabat sebagai Kapus Paminal Div Propam Polri.
4. Kapolda Bangka Belitung Brigjen Anton Setiadi dimutasi sebagai Pati Staf Ahli Kapolri dan digantikan oleh Kombes M Rum Murkal yang sebelumnya Pamen Ba Intelkam Polri.

Selain itu masih ada Pati dan Pamen yang mengalami pergeseran dan juga memasuki masa pensiun.Selengkapnya dapat dilihat disini.

Serah terima jabatan para kapolda ini dijadwalkan akan dilakukan untuk pekan depan.
Read More